Pada waktu menjadi anggota BEM Fakultas Ekonomi Program Extension Universitas Indonesia, penulis pernah menghadiri undangan ceramah Menteri Agama Alamsyah Ratuperwiranegara di Aula Fakultas Kedokteran UI Salemba Jakarta. Acaranya, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad s.a.w. yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa FKUI.
Ceramah itu menarik untuk diungkap sekarang ini. Pertama, dia mengaku, bahwa dialah yang ingin mengisi ceramah di acara yang penting tersebut karena ingin menjelaskan seputar pengangkatannya sebagai Menteri Agama yang biasanya diberikan kepada Ulama Pesantren atau dari IAIN. Dia mengaku sempat mempertanyakan kepada Presiden Soeharto yang konon dijawab: “Saya memerlukan Menteri Agama yang berani bersuara dan berani bertindak, maka saya perlu seorang tentara”. Yang kedua, dia menceriterakan tentang gebrakan yang dilakukan pada awal mengemban jabatannya. Langkah pertama yang kemudian dilakukan adalah menemui Mr. Kasman Singodimedjo yang dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah dan mengetahui seputar Proklamasi Kemerdekaan RI dan lahirnya Pancasila. Diperoleh penjelasan, bahwa sewaktu Piagam Jakarta mau dimasukkan sebagai Pembukaan UUD 1945, wakil dari Indonesia Timur menolak. Lebih baik tidak ikut RI apabila bunyinya : “….ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Maka berembuglah dengan sengit antara tokoh Islam dengan tokoh nasionalis, yang kemudian dicapai kompromi seperti bunyinya sekarang ini, yaitu:” …berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Konon Kasman Singodimedjo sempat menuturkan, bahwa sebagai Shodancho, dialah yang bersenjata pada waktu itu. Seandainya mereka yang tidak setuju itu saya tembaki, habis perkara, tetapi Indonesia Merdeka mungkin tidak seutuh seperti sekarang ini. Itulah bukti, kata Alamsyah Ratuperwiranegara, bahwa Pancasila adalah merupakan hadiah terbesar umat Islam kepada bangsa Indonesia. Ucapan tersebut, waktu itu sedang bergulir untuk meredam pemikiran beberapa oknum yang ingin mengungkit kembali Piagam Jakarta. Tetapi sebaliknya, umat Nasrani sangat keberatan dengan dalil tersebut dan bereaksi. Rezim Orde Baru sebenarnya sudah sibuk menghadapi masalah ini. Bahkan berani bertindak tegas dan keras. Pada suatu masa, bahkan pernah para khatib/da’i diminta menyusun dulu naskah khutbah/ceramah untuk diperiksa oleh Laksus/Kopkamtib. Sayangnya, bersamaan itu rezim Orde Baru juga melakukan desoekarnoisasi secara sistematis, terstruktur dan massif. Antaralain, rezim Orba melarang peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Pernah ada peristiwa tragis yang perlu diingat kembali sekarang ini. AM Fatwa dilarang tampil sebagai khatib di suatu tempat shalat Idul Fithri setelah bahan ceramahnya diteliti oleh Laksusda Jaya. Dia datang di tempat shalat itu dan berorasi di mimbar, bahwa dia dilarang menjadi khatib hari itu. Khatib pengganti yang tampil, KH Kosim Nurseha, dilempari sandal oleh para Jemaah. Ceramah tetap jalan, dan begitu selesai/bubaran, AM Fatwa langsung dicokok oleh aparat, dibawa dan digebugi lalu diturunkan/dibuang di suatu tempat.
Masalah ini muncul lagi menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Cuitan di medsos berseliweran. Ada yang mempertanyakan keabsahan kelahiran Pancasila 1 Juni 1945. Ada yang berargumen, belum ada negara kok sudah ada dasar negara. NKRI itu diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 ditetapkan berlaku terhitung mulai tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 itu, maka mereka beranggapan bahwa harlah Pancasila yang benar adalah 18 Agustus 1945. Pada masa Presiden SBY, tanggal 18 Agustus ini telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi yang diperingati setiap tahun. Agaknya, ada yang ingin menentang dan melakukan pembangkangan terhadap Keputusan Presiden Joko Widodo yang menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Acara peringatan dilaksanakan di Gedung Pancasila Pejambon Jakarta yang dipimpin langsung oleh Presiden. Pada hal, menurut sejarawan Anhar Gonggong, peringatan Harlah Pancasila ini sudah dilakukan sejak jaman Presiden Soekarno, ketika para Perintis Kemerdekaan masih ada dan tidak timbul masalah. Rezim Orde Baru melalui sejarawan Nugroho Notosusanto yang mulai dengan gencar melakukan desoekarnoisasi dan menyebarkan tesis yang ingin menganulir peran Bung Karno. Pada hal, apabila ditelusuri secara mendalam dengan berprasangka, pikiran dan niat yang baik, maka akan tampak jelas alur faktanya.
BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dipimpin oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat mengundang sidang, mempertanyakan kepada para anggota, apa dasar negara yang akan kita bentuk. Maka berbicaralah para tokoh menyampaikan konsepsi dan pendapatnya. Bung Karno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan Pancasila yang bisa diamalkan dengan konsep Trisila dan Ekasila yang bermakna gotong-royong. Oleh Ketua BPUPKI kemudian dibentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan lebih matang dan kemudian lahirlah Piagam Jakarta yang antaralain menyebutkan bahwa Indonesia merdeka dibentuk berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta itu lahir pada tanggal 22 Juni 1945 atas pemikiran Panitia Sembilan yang terdiri atas golongan nasionalis Islam yaitu, Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Achmad Soebardjo, nasionalis Nasrani Mr. A.A.Maramis, dan golongan Islam yaitu KH. Wachid Hasjim, H.Agus Salim, Abikusno Tjokrosuyoso dan Abdul Kahar Muzakir. Kemudian oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Mohammad Hatta, Piagam Jakarta tersebut dijadikan Pembukaan UUD 1945 dengan perubahan sesuai permufakatan bersama seperti diuraikan di atas.
Lalu, bagaimana dengan Hari Lahir Pancasila? Faktanya, bahwa Ir. Soekarno adalah penggagas yang mengaku sebagai penggali Pancasila dalam pidato yang memukau di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dia kemudian terlibat langsung merumuskan Piagam Jakarta dalam Panitia Sembilan, dan sebagai Ketua PPKI, dia terlibat menyusun, merumuskan dan mensahkan UUD 1945. Nah, kalau begitu kapankah si jabang bayi Pancasila itu lahir yang sebenarnya? Bisa diibaratkan seperti si Polan yang lahir pada tanggal 1 April 1945, kemudian disunat (dikhitan) pada tanggal 5 Agustus 1957. Jadi sarjana tahun 1970 dan namanya berubah menjadi Polan SH, lalu kerja dan menikah pada tanggal 20 Januari 1974. Kemudian berhasil menjadi pejabat tinggi pada tahun 1985, apakah tanggal lahirnya si Polan ikut berubah atau tetap 1 April? Sebagai bagian dari ulah desoekarnoisasi secara terpola dan brutal, harlah Pancasila kemudian diotak-atik. Bahkan di kemudian hari, ada yang gusar ketika ada pemikiran pembuatan UU Haluan Ideologi Pancasila (UU HIP) yang dimaksudkan sebagai penguatan pedoman berbangsa dan bernegara. Tuduhan yang menyeramkan adalah karena dibilang ingin menghidupkan kembali PKI, hanya karena tidak mencantumkan sebagai konsideran, Ketetapan MPRS mengenai pembubaran PKI dan larangan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme di bumi NKRI. Samasekali mereka tidak ada yang mempertanyakan kenapa dalam Tap MPRS itu tidak menyebut larangan terhadap ajaran Komunis Cina Maoisme? Pada hal katanya G30S/PKI tahun 1965 itu disokong oleh Cina Komunis yang penganutnya sudah milyaran jiwa, dan keterlibatan ini ada dalam narasi film Pengkhianatan G30S/PKI yang dibuat oleh rezim Soeharto/Orba. Pertanyaannya, ada apa pada tahun 1966 itu, dan apa pula yang mempengaruhi Sidang MPRS waktu itu?
Semenjak usai Perang Dunia II, para negara besar terutama negara kapitalis dan imperialis mengembangkan perang proxy. Mereka mengincar kekayaan alam semua negara bekas jajahan dengan mengadu-domba potensi konflik di suatu negara. Mereka membantu dan menyokong untuk kemudian menguasai kekayaan alam negara itu melalui rezim baru yang mereka bantu ketika merebut kekuasaan. Dan, perang proxy itu masih mengancam kita. Masalahnya, maukah kita menjadi seperti Kawasan Timur Tengah yang hancur lebur bertikai sesama agama dan suku bangsa karena mudah diadu-domba? Sejarah perkembangan bangsa Indonesia telah membuktikan dan kelompok-kelompok aneh masih selalu lahir dan gentayangan serta menggoreng terus. Inilah yang perlu kewaspadaan seluruh komponen bangsa yang cinta damai! *****
