Pak Guru Imam Subekti

Tahun ini kemarau panjang. Biasanya, selama bulan Agustus sudah mulai ada sesekali hujan turun seolah membasuh Sang Merah Putih yang sengaja dikibar selama peringatan bulan Proklamasi Kemerdekaan. Bahkan sampai di bulan Desember sama sekali belum ada tanda-tanda musim hujan tiba. Apalagi sepanjang bulan Ramadan ini suasana kering kerontang, sungai dan telaga serta sumur sudah mulai mengering. Karena cuaca yang terang benderang, seusai salat Idul Fithri, para jamaah langsung berhamburan, ada yang pulang ke rumah dulu untuk sarapan pagi dan ini memang disunahkan khusus pada hari pertama Idul Fithri. Tetapi tidak sedikit yang langsung pergi ke makam untuk melakukan ziarah kubur kepada orang tua dan sanak famili yang telah mendahului kembali ke haribaan-Nya. Aku mengajak istri dan anak – anakku langsung ke makam. Khutbah Idul Fithri tadi sangat menyentuh hati nuraniku. Tanpa embel-embel politik dan sindiran-sindiran yang terkadang kedengarannya lucu, karena khutbah yang seharusnya menyampaikan kebajikan kok seolah mengajak berantem. Bagiku, isi khutbah yang langsung sangat berkesan adalah ajakan pasca menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bahwa kita wajib meminta maaf kepada kedua orangtua dan kerabat kita, serta kepada tetangga dan handai-taulan terutama yang pernah bermasalah dengan kita. Juga kepada para ustaz dan guru kita yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada kita dengan penuh kesabaran dan ketekunan sehingga kita masing-masing bisa mencapai tingkat kehidupan seperti sekarang ini. Kepada yang sudah terlebih dahulu berpulang ke rahmatullah, dianjurkan agar kita menengadahkan tangan disertai membayangkan wajah mereka, memohonkan ampunan dan pahala kepada Allah Yang Mahakuasa bagi mereka semua. Setelah membeli bunga tabur beberapa bungkus dari penjual yang banyak berjajar di sekitar makam, kami langsung menziarahi makam orang tua dan kerabat, berdoa dan tabur bunga. Bagiku, ketika berusaha khusu’ berdoa di pusara Bapakku, tiba-tiba ingat segalanya. Ingat tentang keberhasilan hidup, ingat apakah aku sudah membalasnya dan semuanya menyeruak di benak dan hati sanubari yang paling dalam, teringat nasihat khatib ketika menyampaikan khutbah salat Idul Fithri tadi. Mungkin khutbah seperti itu seringkali kudengar. Tetapi cara penyampaian dan saat mendengar usiaku sudah masuk angka ke tujuhpuluh tahun, jadinya mengingatkan segala-galanya, menembus alam kubur seolah berjumpa langsung dengan Bapak, Emak dan Embok, nenekku yang sudah tiada beberapa tahun yang lalu. Juga wajah para Bapak dan Ibu Guru serta Ustaz yang telah berjasa dalam hidupku. Setelah ziarah, kami beranjak pulang. Ketika di pintu gerbang makam, aku berhenti dan tabur bunga serta berdoa. Bunga tabur yang kusisakan dua kantong, habis merata sepanjang pintu gerbang keluar – masuk makam. Anakku yang paling bungsu, yang sudah kelas tiga SMA nampak memperhatikan dengan seksama apa yang kulakukan. Dia tiba – tiba bertanya: “Tabur bunga untuk siapa, Pak? Kok di pintu gerbang?” Aku isyaratkan diam dulu dengan menempelkan ujung jari telunjuk ke mulut, dengan harapan agar doaku lebih khusu’, dan semoga Allah menerima, karena aku khusus menyampaikan doa yang kubaca buat Bapak Guru Imam Subekti almarhum. Sesampai di rumah, kami sarapan pagi menikmati ketupat sayur yang memang sengaja sudah dipersiapkan selama beberapa hari ini dengan membuat ketupat sendiri. Dengan sayur lodeh berbahan rebung dan pepaya muda, serta lauk-pauk ayam opor adalah menu tetap lebaran selama beberapa tahun ini. Lezat dan nikmat itulah kesan yang mendalam. Sambil bercerita dan komentar berbagai masalah, kembali anakku yang bungsu bertanya: “Tadi Bapak tabur bunga untuk siapa, Pak?”, “Untuk almarhum Bapak Imam Subekti”, kataku memulai bercerita, “Siapa itu ,Pak, kok tabur bunganya di pintu gerbang pemakaman? Kok tidak di makamnya, Pak?”, tanyanya lagi seolah menyelidik Semua mendengarkan dengan serius dan menyimak sambil menikmati sarapan pagi. “Dulu,”, aku memulai meneruskan bercerita. “Sewaktu kelas tiga di SD Negeri Benjeng pada tahun 60-an, di Benjeng kedatangan empat Bapak Guru baru, Pak Kusno, Pak Mu’in, Pak Sutoko, dan Pak Imam Subekti. Mereka menempati rumah kontrakan di seberang Masjid Jami Benjeng yang letaknya dekat dengan sekolah. Diantara berempat itu hanya Pak Imam Subekti yang mengajar di SDN Benjeng, sedangkan yang tiga orang lainnya berpencar di beberapa SD yang ada di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Pak Imam Subekti yang kelihatan tampil paling ngepop. Celana komprang dan rambut sedikit gondrong, penampilan dan tampang memang mirip John Lenon – The Beatles. Para beliau ini tampak sekali – sekali mengikuti salat wajib berjamaah di Masjid Jami Benjeng.” “Ketika naik ke kelas enam tahun 1962, Bapak pindah ke Gresik tinggal bersama Pakde dan Bude Sa’i. Sewaktu kelas tiga SMP tahun 1965, suasana politik memang ramai dan agak menghangat. Di tingkat SLTP saja sudah marak organisasi pelajar yang berafiliasi dengan partai politik tertentu. Mereka berlomba mencari pengaruh di sekolah – sekolah”. “ Lalu Bapak ikut yang mana, Pak?”, celetuk salah seorang anakku. “Kebetulan Bapak tidak ikut – ikutan dan hanya aktif di organisasi intra sekolah, yang sekarang dikenal namanya OSIS. Dulu, Bapak selalu ditunjuk sebagai Panitera, atau Sekretaris Persatuan Pelajar SMP Negeri I (PP SMPN I) sampai ketika duduk di kelas tiga. Oleh Bapak Sa’i, bapak memang dilarang ikut-ikutan masuk menjadi anggota Ormas Pelajar. Politik itu jahat, jangan ikut-ikutan, kata Bapak Sa’i.” “Pada waktu itu seringkali partai – partai politik jor – joran berlomba membuat acara, ada hiburan pertunjukan kesenian dan film, drum band dan sebagainya. Memang suatu ketika Bapak kaget, karena sewaktu HUT PKI tahun 1965 di Gresik, beberapa Bapak Guru dari Benjeng ada yang ikut pawai, diantaranya pak Imam Subekti.” ***** “Tiba-tiba terjadilah peristiwa menggemparkan yang dikenal dengan Gerakan 30 September tahun 1965. PKI dituduh sebagai dalang dan pelakunya. Beberapa Jenderal pimpinan TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh secara keji. Isu berseliweran. Beredar isu, kalau PKI menang, orang beragama akan digorok, dan dicungkili matanya. Suasana masa – masa itu hening dan suasana kehidupan dalam ketakutan yang luar biasa. Orang – orang yang ditengarai anggota dan simpatisan PKI dibunuhi seenaknya dan hukum tidak berlaku. Di Gresik, karena merupakan basis organisasi politik dan organisasi massa berazas agama, hampir semua kaum muda berbondong – bondong mengganyang PKI. Karena kalau tidak ikut beraksi, takut di tuduh sebagai PKI maka ada yang dengan ganas aktif beraksi. Tetapi tidak sedikit yang hanya sebagai penggembira karena takut berdosa, dan sebenarnya juga karena takut dituduh simpatisan G30S” “Banyak sekali korban pembunuhan pada waktu itu dan berbagai berita berseliweran setiap hari. Menyeramkan dan menakutkan. Salah satu korban yang dibunuh itu adalah Pak Imam Subekti.”. Sambil makan mengunyah pelan – pelan, anak – anak dengan tekun menyimak ceritaku. “Dulu, di Benjeng ada dua gedung Sekolah Dasar Negeri. Di Benjeng Barat terdiri dari dua ruang kelas untuk kelas satu dan kelas dua. Sedangkan di Benjeng Timur ada tiga ruang kelas, satu kelas untuk kantor dan yang dua kelas lainnya diatur pemakaiannya, kelas pagi untuk kelas lima dan kelas enam, sedangkan siangnya untuk kelas tiga dan kelas empat. “Pak Imam Subekti bertugas mengajar di kelas tiga atau kelas empat, Bapak tidak ingat lagi tepatnya”, lanjutku. “Dulu, seorang guru itu mengajar di suatu kelas secara penuh untuk semua mata pelajaran. Pak Imam Subekti ini agaknya memang seorang seniman dan tutur katanya sangat lemah lembut. Beliau mengajarkan juga kesenian, tari dan nyanyi. Kalau sore menjelang pulang atau bubaran sekolah, kelasnya pasti menyanyi secara serempak yang enak didengar sampai ke kampung penduduk. Apalagi kalau menyanyikan lagu “Desaku Yang Kucinta” dan “Rayuan Pulau Kelapa”, sangat merdu didengar, cukup menggetarkan dan bisa membangkitkan jiwa nasionalisme serta cinta tanah air.” “Konon kabarnya, pak Imam Subekti dijemput massa di suatu pagi buta setelah jam salat Subuh di rumah kontrakannya. Dia diseret beramai – ramai sampai ke desa Ngepung dan disiksa yang jaraknya sekitar dua kilometer dari rumah kontrakannya. Desa Ngepung ini bertetangga dengan desa Klampok, dan berita pembunuhan sampai ke desa itu. Almarhum Pak Nursam, yang kebetulan pengurus masjid Jami’ Klampok mendengar kabar bahwa ada guru PKI dibunuh dan mayatnya ditinggal begitu saja di pinggir jalan. Pak Nursam memanggil rapat para jamaah masjid bermaksud untuk mengecek kebenaran berita pembunuhan itu, apalagi kabarnya korban tersebut pak Imam Subekti guru yang cukup dikenal masyarakat. “Karena ada kesaksian, Pak Imam pernah salat ke masjid dan merupakan seorang guru yang banyak jasanya mengajarkan ilmu dan pengetahuan kepada anak – anak kita, sebagai muslim, adalah fardhu ain bagi kita untuk merawat jenazah itu, masak dibiarkan tergolek di pinggir jalan,” kata pak Nursam. “Sebagai muslim, kita makamkan saja secara Islam dengan segala tanggung jawabnya,” katanya lagi meyakinkan masyarakat yang hadir karena ada yang takut kalau dituduh simpati kepada orang PKI. Setelah saling bersitegang karena ada yang setuju, tetapi ada beberapa orang yang menolak karena takut dan lalu pergi menjauh, maka keputusan akhir, dimakamkanlah jenazah pak Imam Subekti di pemakaman Klampok secara Islam. Tetapi makam itu sudah tidak jelas di mana letaknya karena tidak ada yang berani merawat, takut kalau dituduh dan difitnah yang macam-macam. Bahkan di kalangan masyarakat beredar rumor yang sampai ke kalangan anak – anak kecil mengenai makam orang PKI, pak Bekti, yang diisukan seram – seram dengan berbagai ceritanya. Oleh karena itu, ketika ada kabar bahwa kerabat keluarga Pak Imam Subekti pernah datang dan menanyakan letak makam beliau, tidak ada yang bisa memberitahu. Hanya dikasih tahu, bahwa almarhum Pak Imam Subekti benar dimakamkan di pemakaman desa Klampok secara Islam. Kabar yang beredar, pak Bekti dibunuh oleh orang-orang dari daerah lain. Karena dikhawatirkan mereka salah faham dan ditakutkan akan menyerbu masyarakat yang memakamkan secara baik-baik, pak Nursam mengajak warga siskamling siang dan malam untuk siap menjelaskan seandainya diantara mereka ada yang datang. Namun, perdebatan terus saja terjadi. Yang ketakutan dituduh PKI tetap mempertanyakan dasar pemikiran kenapa dimakamkan secara Islam. Pak Nursam konon berdalih dan bertanya :”Kalau kita menemukan jenazah tak dikenali, bolehkah kita memakamkan secara Islam atau kita kubur begitu saja? Sebagai fardhu ain bagi setiap muslim, kita tentu wajib memakamkan sesuai keyakinan kita”. “Tetapi kan dia anggota PKI yang sudah jelas-jelas, Pak!”, sanggah seorang warga. Pak Nursam berusaha mempertegas memberikan penjelasan. “Kalau orang PKI meninggal dunia, atau menikah, kira-kira apakah dia mengakui agamanya atau tidak, ya? Sebab, nyatanya tidak ada kuburan khusus orang PKI atau menikah dengan cara PKI, sehingga cara pemakaman yang kita lakukan Insya Allah benar. Semoga Allah subhanallah taala meridhoi langkah kita sebagai muslim, sedangkan mengenai pribadi almarhum biarlah Allah Yang Mahakuasa yang berhak mengadili ”, jelas Pak Nursam. Di usia Bapak setua ini kemudian ingat jasa orang tua dan para guru yang mengajarkan, membimbing dan membuat pandai kita semua. Oleh karena itu Bapak berziarah seperti tadi. Semoga Allah subhanahullah taala mengabulkan doa Bapak”. Anak – anakku sampai berbinar – binar matanya, mungkin juga ikut prihatin dan simpati yang mendalam. “Kenapa mesti dibunuh, ya Pak, kasihan sekali beliau!” kata si bungsu yang memang mempunyai jiwa yang mudah trenyuh. Aku berusaha mencoba memecah keheningan dengan mengalihkan pembicaraan yang menyangkut silaturahim dan rencana halal bihalal. Selesai makan, kuminta semua mengheningkan cipta sambil berdoa dan membaca surat Al – Fatihah untuk almarhum Pak Guru Imam Subekti.***** Muhammad Sadji, adalah Pensiunan BUMN yang karya cerpennya dimuat di buku antologi : Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Asmarandana (Agustus 2020), Tersembunyi (Mei 2021) dan Tinggal Kenangan (April 2024).

FAKTA LAIN TENTANG PANCASILA

Pada waktu menjadi anggota BEM Fakultas Ekonomi Program Extension Universitas Indonesia, penulis pernah menghadiri undangan ceramah Menteri Agama Alamsyah Ratuperwiranegara di Aula Fakultas Kedokteran UI Salemba Jakarta. Acaranya, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad s.a.w. yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa FKUI.

Ceramah itu menarik untuk diungkap sekarang ini. Pertama, dia mengaku, bahwa dialah yang ingin mengisi ceramah di acara yang penting tersebut karena ingin menjelaskan seputar pengangkatannya sebagai Menteri Agama yang biasanya diberikan kepada Ulama Pesantren atau dari IAIN. Dia mengaku sempat mempertanyakan kepada Presiden Soeharto yang konon dijawab: “Saya memerlukan Menteri Agama yang berani bersuara dan berani bertindak, maka saya perlu seorang tentara”. Yang kedua, dia menceriterakan tentang gebrakan yang dilakukan pada awal mengemban jabatannya. Langkah pertama yang kemudian dilakukan adalah menemui Mr. Kasman Singodimedjo yang dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah dan mengetahui seputar Proklamasi Kemerdekaan RI dan lahirnya Pancasila. Diperoleh penjelasan, bahwa sewaktu Piagam Jakarta mau dimasukkan sebagai Pembukaan UUD 1945, wakil dari Indonesia Timur menolak. Lebih baik tidak ikut RI apabila bunyinya : “….ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Maka berembuglah dengan sengit antara tokoh Islam dengan tokoh nasionalis, yang kemudian dicapai kompromi seperti bunyinya sekarang ini, yaitu:” …berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Konon Kasman Singodimedjo sempat menuturkan, bahwa sebagai Shodancho, dialah yang bersenjata pada waktu itu. Seandainya mereka yang tidak setuju itu saya tembaki, habis perkara, tetapi Indonesia Merdeka mungkin tidak seutuh seperti sekarang ini. Itulah bukti, kata Alamsyah Ratuperwiranegara, bahwa Pancasila adalah merupakan hadiah terbesar umat Islam kepada bangsa Indonesia. Ucapan tersebut, waktu itu sedang bergulir untuk meredam pemikiran beberapa oknum yang ingin mengungkit kembali Piagam Jakarta. Tetapi sebaliknya, umat Nasrani sangat keberatan dengan dalil tersebut dan bereaksi. Rezim Orde Baru sebenarnya sudah sibuk menghadapi masalah ini. Bahkan berani bertindak tegas dan keras. Pada suatu masa, bahkan pernah para khatib/da’i diminta menyusun dulu naskah khutbah/ceramah untuk diperiksa oleh Laksus/Kopkamtib. Sayangnya, bersamaan itu rezim Orde Baru juga melakukan desoekarnoisasi secara sistematis, terstruktur dan massif. Antaralain, rezim Orba melarang peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Pernah ada peristiwa tragis yang perlu diingat kembali sekarang ini. AM Fatwa dilarang tampil sebagai khatib di suatu tempat shalat Idul Fithri setelah bahan ceramahnya diteliti oleh Laksusda Jaya. Dia datang di tempat shalat itu dan berorasi di mimbar, bahwa dia dilarang menjadi khatib hari itu. Khatib pengganti yang tampil, KH Kosim Nurseha, dilempari sandal oleh para Jemaah. Ceramah tetap jalan, dan begitu selesai/bubaran, AM Fatwa langsung dicokok oleh aparat, dibawa dan digebugi lalu diturunkan/dibuang di suatu tempat.

Masalah ini muncul lagi menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Cuitan di medsos berseliweran. Ada yang mempertanyakan keabsahan kelahiran  Pancasila 1 Juni 1945. Ada yang berargumen, belum ada negara kok sudah ada dasar negara. NKRI itu diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 ditetapkan berlaku terhitung mulai tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 itu, maka mereka beranggapan bahwa harlah Pancasila yang benar adalah 18 Agustus 1945. Pada masa Presiden SBY, tanggal 18 Agustus ini telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi yang diperingati setiap tahun.  Agaknya, ada yang ingin menentang dan melakukan pembangkangan terhadap Keputusan Presiden Joko Widodo yang menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Acara peringatan dilaksanakan di Gedung Pancasila Pejambon Jakarta yang dipimpin langsung oleh Presiden. Pada hal, menurut sejarawan Anhar Gonggong, peringatan Harlah Pancasila ini sudah dilakukan sejak jaman Presiden Soekarno, ketika para Perintis Kemerdekaan masih ada dan tidak timbul masalah. Rezim Orde Baru melalui sejarawan Nugroho Notosusanto yang mulai dengan gencar melakukan desoekarnoisasi dan menyebarkan tesis yang ingin menganulir peran Bung Karno. Pada hal, apabila ditelusuri secara mendalam dengan berprasangka, pikiran dan niat yang baik, maka akan tampak jelas alur faktanya.

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dipimpin oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat mengundang sidang, mempertanyakan kepada para anggota, apa dasar negara yang akan kita bentuk. Maka berbicaralah para tokoh menyampaikan konsepsi dan pendapatnya. Bung Karno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan Pancasila yang bisa diamalkan dengan konsep Trisila dan Ekasila yang bermakna gotong-royong. Oleh Ketua BPUPKI kemudian dibentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan lebih matang dan kemudian lahirlah Piagam Jakarta yang antaralain menyebutkan bahwa Indonesia merdeka dibentuk berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta itu lahir pada tanggal 22 Juni 1945 atas pemikiran Panitia Sembilan yang terdiri atas golongan nasionalis Islam yaitu, Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Achmad Soebardjo, nasionalis Nasrani Mr. A.A.Maramis, dan golongan Islam yaitu KH. Wachid Hasjim, H.Agus Salim, Abikusno Tjokrosuyoso dan Abdul Kahar Muzakir. Kemudian oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Mohammad Hatta, Piagam Jakarta tersebut dijadikan Pembukaan UUD 1945 dengan perubahan sesuai permufakatan bersama seperti diuraikan di atas.

Lalu, bagaimana dengan Hari Lahir Pancasila? Faktanya, bahwa Ir. Soekarno adalah penggagas yang mengaku sebagai penggali Pancasila dalam pidato yang memukau di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dia kemudian terlibat langsung merumuskan Piagam Jakarta dalam Panitia Sembilan, dan sebagai Ketua PPKI, dia terlibat menyusun, merumuskan dan mensahkan UUD 1945. Nah, kalau begitu kapankah si jabang bayi Pancasila itu lahir yang sebenarnya? Bisa diibaratkan seperti si Polan yang lahir pada tanggal 1 April 1945, kemudian disunat (dikhitan) pada tanggal 5 Agustus 1957. Jadi sarjana tahun 1970 dan namanya berubah menjadi Polan SH, lalu kerja dan menikah pada tanggal 20  Januari 1974. Kemudian berhasil menjadi pejabat tinggi pada tahun 1985, apakah tanggal lahirnya si Polan ikut berubah atau tetap 1 April? Sebagai bagian dari ulah desoekarnoisasi secara terpola dan brutal, harlah Pancasila kemudian diotak-atik. Bahkan di kemudian hari, ada yang gusar ketika  ada pemikiran pembuatan UU Haluan Ideologi Pancasila (UU HIP) yang dimaksudkan sebagai penguatan pedoman berbangsa dan bernegara. Tuduhan yang menyeramkan adalah karena dibilang ingin menghidupkan kembali PKI, hanya karena tidak mencantumkan sebagai konsideran, Ketetapan MPRS mengenai pembubaran PKI dan larangan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme di bumi NKRI. Samasekali mereka tidak ada yang mempertanyakan kenapa dalam Tap MPRS itu tidak menyebut larangan terhadap ajaran Komunis Cina Maoisme? Pada hal katanya G30S/PKI tahun 1965 itu disokong oleh Cina Komunis yang penganutnya sudah milyaran jiwa, dan keterlibatan ini ada dalam narasi film Pengkhianatan G30S/PKI yang dibuat oleh rezim Soeharto/Orba. Pertanyaannya, ada apa pada tahun 1966 itu, dan apa pula yang mempengaruhi Sidang MPRS waktu itu?

Semenjak usai Perang Dunia II, para negara besar terutama negara kapitalis dan imperialis mengembangkan perang proxy. Mereka mengincar kekayaan alam semua negara bekas jajahan dengan mengadu-domba potensi konflik di suatu negara. Mereka membantu dan menyokong untuk kemudian menguasai kekayaan alam negara itu melalui rezim baru yang mereka bantu ketika merebut kekuasaan. Dan, perang proxy itu masih mengancam kita. Masalahnya, maukah kita menjadi seperti Kawasan Timur Tengah yang hancur lebur bertikai sesama agama dan suku bangsa karena mudah diadu-domba? Sejarah perkembangan bangsa Indonesia telah membuktikan dan kelompok-kelompok aneh masih selalu lahir dan gentayangan serta menggoreng terus. Inilah yang perlu kewaspadaan seluruh komponen bangsa yang cinta damai! *****

 

Metode Screening Jaman Orde Baru

gambar: pexels.com Penulis dilahirkan pada tahun 1950. Oleh karena itu mengalami masa pemerintahan Presiden Soekarno, Orde Baru Soeharto, dan masa Reformasi. Karena diterima bekerja di BUMN selepas SLTA, maka penulis menikmati masa kerja selama 36 tahun. ketika pensiun pada tahun 2006. Mulai masuk kerja pada tahun 1970, maka ada catatatan penting selama masa itu karena kita baru saja berhasil menumpas PKI setelah terjadinya peristiwa berdarah G30S tahun 1965. Rezim Orba melakukan pembersihan besar-besaran terhadap unsur-unsur yang dituduh terlibat langsung maupun yang tidak langsung dengan peristiwa G30S. Setiap pencari kerja, selain wajib mengurus Surat Berkelakuan Baik di Kepolisian, juga wajib membuat Surat Bersih Diri, tidak terlibat dengan Peristiwa G30S. Sebutan pegawai BUMN kemudian diubah menjadi karyawan karena dikaitkan dengan Golongan Karya yang bukan merupakan organisasi politik. Setiap pegawai negeri dan pegawai BUMN dinyatakan tergabung ke dalam Korps Pegawai Negeri (KORPRI) yang aspirasi politiknya harus ke Golkar, bukan ke suatu partai politik manapun. Agar KORPRI pola pikir dan pola politiknya tidak terombang-ambing demi stabilitas dan suksesnya pembangunan nasional, dibentuklah metode screening oleh Badan atau Lembaga Litsus (Penelitian Khusus) yang ada di setiap kantor/instansi pemerintah dan BUMN. Selama menjadi karyawan BUMN dan tidak pernah berpindah-pindah, penulis mengalami setidaknya tiga kali screening. Yang pertama, ketika mulai masuk kerja pada tahun 1970. Yang kedua, ketika masuk pendidikan kedinasan pada tahun 1973, dan terakhir, ketika mau mengikuti Penataran Kewaspadan Nasional (Tarpadnas) paa tahun 1994. Ada kenangan yang membekas dari proses screening ini. Soal yang harus dijawab berbeda tergantung pendidikan dan perkembangan situasi dan kondisi. Pada waktu mulai masuk, pewawancaranya adalah tentara berpangkat mayor yang berstatus Kepala Sekuriti. Penulis sempat dapat pujian karena semua penulis jawab dengan panjang lebar seperti menjawab soal ujian di sekolah. Ketika ditanya kenapa tahu jawaban tentang PKI dan komunis, penulis jelaskan bahwa sewaktu SMP pernah mendapat pelajaran civics atau Kewarganegaraan. Sehingga dia memaklumi semua jawaban penulis. Kamu bagus, kamu jawab semua apa yang kamu tahu, Kemarin, katanya selanjutnya ,ada seorang Kepala Seksi yang saya marahi karena selalu menjawab “tidak tahu.” Yang terakhir, lebih terkesan lagi karena penulis harus menghadapi wawancara sampai 2 hari, padahal teman-teman cukup 3-4 jam saja. Pasalnya, penulis jawab semua pertanyaan dengan panjang lebar. Pertanyaan itu antara lain: apakah saudara setuju dengan demokrasi seperti di Amerika Serikat diterapkan di Indonesia; apakah ada teman saudara yang terlibat G30S/PKI, dan sebutkan namanya. Justru karena dijawab semua, penulis harus berdiskusi selama 2 hari. Karena tidak merasa terlibat dan tidak bersalah, ya tidak perlu takut. Sebenarnya, metode screening tersebut adalah model teror agar para karyawan takut dan cari aman saja untuk selalu mendukung pemerintah. Apabila ada orang yang terlibat G30S dan berhasil menghilangkan jejak, pasti akan bisa diketahui karena juga ditanyakan silsilah keluarganya secara lengkap dan dimana tinggalnya. Kalau aa yang meninggal dunia, ditanyakan di mana dan karena apa. Sejarah kita tinggal atau domisili juga diminta diungkap secara lengkap kurun waktu tinggal dan dimana saja. Dengan metode screening ini, banyak kasus terungkap dan ada yang kemudian dipecat atau dihambat karirnya sejauh mana kadar keterlibatannya. Pada waktu itu, musuh bersama telah ditetapkan yaitu komunis yang disebut unsur ekstrim kiri. Tetapi ketika berkembang adanya aksi-aksi unsur agama yang radikal khususnya penganut Islam, maka timbul istilah baru ”ekstrim kanan” yang muncul pada tahun 80-an. Untuk mengamankan jalannya pemerintahan dan pembangunan, rezim ORBA merumuskan kewaspadaan yang harus ditangkal sejak dini terhadap adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dari unsur ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Caranya melalui screening yang terbukti efektif karena berhasil mengantarkan rezim ORBA berkuasa selama 32 tahun. Setelah reformasi, Lembaga dan proses screening ini ditiadakan sesuai tuntutan dalam demokratisasi. Partai politik yang tadinya berhasil disederhanakan oleh rezim ORBA, berubah menjadi multi partai yang jumlahnya melebihi 10 parpol. Bahkan anak-anak Soeharto saja melanggar beleid ayahnya karena ikut-ikutan membuat partai baru. Yang menarik adalah, isu PKI/Komunis muncul lagi khususnya menjelang Pemilu 2014 dan 2019. Agaknya, dengan sasaran menghadang laju PDIP dengan menggunakan isu PKI/Komunis, mereka berharap PDIP dan setiap langkah PDIP bisa memudar. Anehnya, malah ekstrim kanan makin menghebat dengan berbagai strategi dan langkahnya. Mereka ceramah di masjid-masjid dan berbagai forum lainnya. Penulis sendiri sering mengalami di berbagai masjid di kota-kota dan komplek perumahan serta kantor BUMN. Bahkan rektor suatu perguruan tinggi negeri sewaktu pidato wisuda pernah berkata: “Disini boleh menuntut ilmu siapa saja dari berbagai kalangan dari Sabang-Merauke. Yang tidak boleh adalah orang komunis.” Pertanyaan dalam batin waktu itu: “ Bagaimana kalau mahasiswa China, Vietnam, Korea Utara, Rusia, atau Kuba bermaksud kuliah di tempatmu, apa tidak boleh?.” Maklum, dalam pidatonya dia buka seperti seorang Ustaz/Da’i. Lalu, dalam menghadapi kelompok radikal dan ekstrim ini, perlukah menerapkan metode screening kembali?. Ancaman itu nyata dan korban terus berjatuhan secara bergelombang. Indikasi terhadap pengaruh itu ada, yaitu hengkangnya 1000 perusahaan pada tahun 2018 ke negara lain, karena sikon yang dianggap tidak aman. Dalam hal ini, resep kita adalah, mencegah lebih baik daripada menindak atau menumpas!.***** (tulisan ini pernah dikirim ke Media Indonesia tanggal 22 November 2019, namun belum dimuat)