Entri yang Diunggulkan

GENERASI PENDOBRAK JILID III

 Harian Rakyat Merdeka terbitan 20 April  2010,memuat artikel dengan judul “Bodoh Permanen” yang ditulis oleh Arif Gunawan. Tulisan tersebut...

Tampilkan postingan dengan label timor-timur. ntt-ntb. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label timor-timur. ntt-ntb. Tampilkan semua postingan

Kamis, 14 April 2022

MUTU INFRASTRUKTUR KITA

 

          

          Kompas com. tanggal 17 Januari 2022 memberitakan bahwa jembatan KW6 di Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang – Jawa Barat, ambles. Pada hal jembatan yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp 10 milyar itu belum satu bulan diresmikan oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Berdasar pantauan Tribun Bekasi, jembatan itu ambles pada bagian sisi dekat saluran irigasi sepanjang 200 meter. Material jembatan yang menempel pada sisi saluran irigasi itu longsor, sehingga  konstruksi jembatan mengalami ambles. Jembatan yang didesain dengan lebar 7 meter dan panjang 43,50 meter tersebut, menghubungkan Kecamatan Rawamerta dengan Kecamatan Karawang Barat. Jembatan yang populer disebut Jembatan Kepuh ini resmi beroperasi pada hari Rabu 29 Desember 2021 yang diresmikan dengan penandatanganan dan pengguntingan pita oleh Bupati didampingi Sekda Asep Jamhuri, Kepala Dinas PUPR dan Camat Karawang Barat. Jembatan ini juga diharapkan menjadi jalur alternatif ke obyek wisata sejarah Rawagede, dan juga untuk membangkitkan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur.

           Kasus semacam ini sebenarnya banyak sekali terjadi di tanah-air kita. Suatu infrastruktur atau prasarana untuk umum baru dibangun, sudah banyak yang rusak dan jebol tak berumur panjang. Penulis yang pernah bertugas berpindah-pindah kota di hampir seluruh Indonesia menyaksikan dengan mata kepala sendiri, betapa bangunan peninggalan Hindia-Belanda umumnya berarsitektur yang indah, kokoh dan kuat sepanjang masa. Tetapi sekarang malah banyak yang tidak artistik dan mudah rusak serta mencelakakan. Jembatan Poso, Moutong dan Luwu di Sulawesi yang terbuat dari kayu, sampai tahun 2000-an masih kelihatan kokoh dan cantik dipandang, sementara bangunan baru di sebelahnya tampak memalukan dari segala aspek. Begitu juga selama bertugas di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, peninggalan Hindia-Belanda masih tampak megah, tetapi pembangunan penggantinya kelihatan tidak berseni sama sekali. Sewaktu di Timor-Timur tahun 1996/1997 juga demikian. Peninggalan Portugis semuanya indah dan megah serta artistik, sementara bangunan selama kita kuasai, sangat memalukan penampilannya. Gedung sekolah, pasar, perkantoran semuanya nampak lucu apabila dibandingkan dengan peninggalan Portugis. Sehingga kesimpulannya, bangsa Indonesia sebenarnya mengalami degradasi mutu apabila dinilai dari sektor pembangunan  infrastruktur. Contoh lain banyak yang bisa dikemukakan untuk mawas diri sebagai bangsa. Kota Gresik misalnya, Sekolah Dasar Negeri Bedilan yang indah dan menarik peninggalan Belanda, dirombak seenaknya sehingga kelihatan sumpek, tidak nyaman sebagai Lembaga Pendidikan yang seharusnya nyaman dari segi tata cahaya, tata suara dan tata udaranya. Dulu, sampai dengan tahun 1965, keberadaan tiang listrik maupun gardu listrik serta tiang telpon berdiri gagah, tegak lurus dan nampak simetris. Setelah jaman pembangunan, malah nampak  peang-peang dan semrawut di mana-mana, termasuk di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Bahkan di Jabodetabek sendiri, apabila diperhatikan di sepanjang jalan raya, berdiri tiang-tiang berjejer umumnya lebih dari lima batang, ketinggian tidak sama, berdiri tidak tegak lurus, umumnya berkarat dan kabelnya pating slawir tidak beraturan. Degradasi mutu ini dirasakan jelas sekali setelah Orde Baru berkuasa sejak tahun 1966. Marak euforia pembangunan tetapi tidak disertai dengan mutu profesionalisme dan kontrol yang memadai dan maraknya perilaku koruptif yang merajalela. Kondisi degradasi mutu ini sebenarnya tidak perlu terjadi, karena pendidikan tinggi di bidang teknik cukup banyak dan ada di mana-mana.

          Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah memberikan contoh dan teladan yang patut ditiru oleh aparat pemerintahan, bahkan dari tingkat RT sampai Kementerian. Manajemen blusukan ala Jokowi yang rajin memeriksa proyek Pemerintah pada setiap enam bulan adalah merupakan perilaku pemimpin yang bertanggungjawab terhadap pekerjaannya. Syukur apabila disertai perilaku profesional yang memadai, paling tidak oleh yang mendampingi selama blusukan dan bukan hanya dalam bentuk acara seremonial semata. Kalau bisanya cuma acara menandatangani, gunting pita dan cengengesan saja, ya itulah akibatnya, semuanya rusak melulu hasilnya.

Pemimpin yang DJAKARTA

          Pada tanggal 20 September 2016, penulis membuat artikel di blog dengan judul :”Dicari : Kepala Daerah Yang DJAKARTA”. Penulis berpendapat, agar pembangunan berhasil dengan baik dan tidak cuma tambal-sulam, sebentar rusak dan dibangun lagi, maka diperlukan pemimpin dan aparat yang kualitasnya DJAKARTA. Nama ibukota NKRI dalam ejaan lama tersebut merupakan akronim dari : D = Dedikasi, J = Jujur, A = Apresiatif, K = Kreatif, A = Asih dan Asuh, R= Ramah, T = Tegas, Trengginas, dan Teladan, serta A = Anjangsana.

           Bahwa seorang Kepala Daerah yang layak itu dituntut memiliki dedikasi yang tinggi dan berintegritas karena dia professional. Oleh karena itu, dia harus dan pasti jujur karena integritasnya, dan sebaliknya, dia bisa diduga akan berbuat curang dan KKN kalau tidak punya dedikasi dan integritas yang baik terhadap jabatan yang direbutnya. Untuk mendukung integritasnya, seorang Kepala Daerah dituntut punya watak dan kepribadian yang apresiatif, asih, asuh dan ramah kepada semua warganya. Dia harus kreatif untuk memajukan dan menyejahterakan daerahnya. Tetapi seorang Kepala Daerah juga dituntut tegas dalam keputusan dan tindakannya yang sesuai konstitusi dan perundangan yang berlaku dalam mencapai pemerintahan yang baik dan jujur. Juga trengginas dan memberikan teladan yang baik kepada seluruh warganya. Dan yang sangat penting, Kepala Daerah harus rajin beranjangsana alias blusukan untuk mengamati dan mengawasi perkembangan daerahnya langsung di lapangan. Mutu dan etos kerja aparatur pemerintahan, serta mutu dan perkembangan proyek yang sedang dikerjakan, seharusnya disambangi secara berkala sebagai metode control yang efektif. Dengan metode manajemen blusukan yang sudah dicontohkan oleh Presiden Jokowi dan dilakukan dengan profesionalisme yang mumpuni, diharapkan semua sarana dan prasarana yang dibangun akan bermutu dalam tampilan maupun kekuatannya. Dengan rajin blusukan yang disertai para staf dan pembantunya yang ahli dan professional, akan segera mengetahui kekurangan dan kesulitan yang dialami warganya, misalnya got mampet, sampah berserakan, jalan raya rusak sehingga membahayakan para pengguna jalan dan berbagai masalah lainnya.

Itulah tentunya harapan kita semua! Belanda selama menjajah telah mengajarkan kepada kita selama 3,5 abad. Mestinya mutu bangsa Indonesia jangan sampai mengalami degradasi hanya karena digerogoti oleh watak dan perilaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang sudah pada tingkat darurat!*****