Dari DKI Jakarta ke IKN

 

Jakarta di Pagi Hari (Sumber: MRT Jakarta)

Jakarta adalah kota Proklamasi Kemerdekaan

Menjadi ibu kota NKRI dengan sebutan DKI Jakarta

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta apabila dipanjangkan

Kota yang berkembang mempesona dan menggiurkan

 

Siapa saja ingin merantau ke Jakarta

Dengan bermodalkan apa saja yang dia punya

Dari yang berilmu sampai sekelas masyarakat biasa

Berlomba mengadu nasib di Ibu Kota yang serba ada

 

DKI Jakarta berkembang pesat tanpa kendali

Masyarakat dari berbagai daerah berbondong mengais rezeki

Mereka berteori, DKI Jakarta hak semua anak negeri

Jadilah kota Jakarta berjubel bagai Kerajaan Kelinci

 

Ibu kota NKRI pernah harus berpindah

Ketika Jakarta September 1945 dijamah kembali oleh penjajah

Sri Sultan Hamenku Buwono IX menawarkan kepada Pemerintah

Ibu Kota NKRI dipindah ke Jogyakarta kota yang ramah

 

Ketika Pulau Jawa sudah tak terkendali

Berbagai masalah semakin rumit tertangani

Presiden Joko Widodo menggagas perpindahan ibu kota NKRI

Di Kalimantan IKN ditetapkan, dibangun dan sudah megah berdiri*****

Bekasi, Februari 2025

Ibukota RI Pindah ?

Presiden Jokowi mencanangkan ibukota RI dipindahkan. Survei sudah dilakukan antaralain ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Ternyata sekarang seolah diprotes oleh karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang merusak suasana dan lingkungan. Sehingga pemilihan P.Kalimantan bisa saja sudah tersanggah. Saya mengusulkan agar ibukota RI pindah ke Malino atau P. Selayar di Sulawesi Selatan dengan pemikiran sbb. : 1. Malino dan P. Selayar secara geografis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, sehingga adil bagi Timur dan Barat. 2. Jauh dari potensi bencana alam yang membahayakan. 3. Malino pernah diinginkan oleh Belanda untuk tetap dikuasai Belanda karena alamnya yang indah dan nyaman (sejuk). Di P.Selayar terdapat gedung mirip atau duplikat gedung di Bandaneira dan Istana Merdeka buatan orang Belanda, yang artinya P.Selayar pernah diminati oleh Belanda. Rayuan pulau kelapa benar-benar terwujud di P.Selayar. 4. Ibukota baru tersebut kalau benar-benar terwujud (di manapun pilihannya) saya usulkan diberi nama Sukarnopura, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada pendiri bangsa dan sebagai proklamator. Sukarno-lah yang berjuang sehingga wilayah RI benar-benar mencapai dari Sabang sampai Merauke (tercapai pada tahun 1963, sedangkan Bung Hatta sudah mengundurkan diri pada akhir 1956). Kota Sukarnopura ini pernah ada sebagai ibukota Provinsi Irian Barat (sekarang Papua) tetapi oleh Suharto diganti/diubah menjadi Jayapura, mungkin dalam rangka ulah desukarnoisasi secara terstruktur, sistematis, masif dan brutal alias tidak sopan dan tidak santun. 5. Jakarta sudah merupakan kota yang kurang menarik sebagai ibukota Negara karena penduduk terlalu padat, polusi di darat/udara/air/laut sudah sangat memalukan, macet dan semrawut serta sudah terlanjur salah urus oleh orang-orang yang tidak professional dalam jangka lama. Taman kota/hutan kota yang idealnya 30% dari seluruh luas wilayah, serta tata-kota yang indah dan menarik tidak bisa terpenuhi dengan baik 6. Kalau pemindahan ibukota tidak memungkinkan karena terlalu mahal, langkah lain adalah dengan memindahkan masalahnya. Yaitu, dengan membangun kota/kawasan baru di Kalimantan untuk menampung/memindahkan kawasan kumuh dari Jakarta. Kawasan baru itu merupakan kota baru yang lengkap fasilitas kehidupan dan dunia usaha serta tertata dengan apik, teratur dan nyaman untuk kehidupan baru. Kawasan ini diharapkan siap menghasilkan/memproduksi barang-barang/komoditas yang dibutuhkan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. 7. Program Keluarga Berencana harus lebih digalakkan sehingga menjadi sebuah budaya. Program KB seharusnya bukan cuma sebagai slogan kebijakan tetapi hasilnya nihil. Sebagai contoh, Singapura, secara umum penduduknya takut punya anak lebih dari dua karena takut miskin, takut tidak bisa bayar biaya kesehatan/biaya sekolah anak-anaknya/sewa apartemen dll karena dimahali bagi warga yang punya anak lebih dari dua. Maka pelaksanaan program KB kemudian menjadi budaya, tidak perlu slogan yang muluk-muluk dan gembar-gembor, tetapi langsung berupa kebijakan yang mampu menggiring rakyatnya ke ketaatan untuk melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab sebagai warga-bangsa. Apabila Program KB berhasil dengan baik, maka tingkat kesehatan dan kesejahteraan menjadi lebih baik, mutu bangsa secara umum akan meningkat dan siap mengahadapi tantangan zaman, dan akan berkurangnya kawasan kumuh serta semakin menurunnya angka kriminalitas karena kualitas masyarakat yang semakin baik. Semoga usulan ini berguna sebagai bahan pertimbangan. (Surat Pembaca ini dimuat di Koran Media Indonesia tanggal 6 Agustus 2019 dan Kompas 28 Agustus 2019)

Indonesia Juga Darurat Sampah

Sugih Arto yang menjabat Jaksa Agung pada masa awal rezim Orde Baru, pernah menulis surat pembaca di sebuah harian ibukota. Dia mengungkap bahwa suatu ketika dipanggil Presiden Sukarno yang memberi tahu bahwa dia akan diangkat sebagai Gubernur DKI tetapi dengan tugas utama mengatasi sampah yang sudah mulai memprihatinkan kondisi ibukota saat itu. Sugih Arto menggerutu, masak seorang gurbenur kok tugasnya mengurusi sampah. Di kemudian hari, yang diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta ternyata Ali Sadikin. Disini terbukti bahwa hanya Sukarno dan Jokowi, Presiden RI yang sangat tanggap terhadap masalah sampah. Presiden Jokowi bahkan pernah menyampaikan masalah ini dalam suatu sidang kabinet. Juga di Festival Khatulistiwa di Pontianak, Presiden Jokowi baru-baru ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai tradisi air, oleh karena itu jangan kotori sungai-sungai kita. Indonesia memang benar-benar mengalami darurat sampah, di samping darurat korupsi dan darurat narkoba sebagaimana yang sudah terlebih dahulu dinyatakan oleh Presiden Jokowi. Cobalah mari kita perhatikan, sampah ada dimana-mana. Di darat, di laut dan sungai, bahkan di udara pun banyak sampah. Bangkai layang-layang yang nyangkut dikabel listrik dan kabel telpon adalah merupakan sampah udara yang hanya terdapat di negeri yang kurang beradab dan kurang mengerti tentang pentingnya hidup bersih dan rapi. Bahkan terkesan banyak orang yang kurang kerjaan di negeri ini, diperkotaan kok main layang-layang. Berbagai cara telah dilakukan untuk menanggulangi sampah. Peraturan Daerah (Perda) dimana-mana telah dibuat dengan berbagai ancaman sanksinya, tetapi tidak membawa hasil karena tidak jelas siapa yang harus mengawasi dan siapa yang berhak mewasiti para pelanggar Perda itu. Beberapa elemen masyarakat termasuk unsur TNI/POLRI secara dramatik sering show bergotong-royong membersihkan sampah di sungai dan ditempat umum. Tetapi sesudah itu sampah menumpuk lagi diberbagai sudut. Kalau begini, mana ada turis asing yang mau datang kemari. Pada hal kita ingin meningkatkan jumlah wisman itu ke tanah air kita. Kecuali barangkali hanya orang-orang yang ingin menikmati kejorokan suatu bangsa saja yang mau datang kemari. Anak saya yang mengikuti les bahasa Inggris di LIA pernah bercerita. Ada seorang native speaker yang ketika diminta kesan-kesannya tentang Indonesia, secara mengejutkan dia menyebut Indonesia sebagai tempat/tong sampah terbesar di dunia karena semua penduduknya membuang sampah sembarangan dan seenaknya. Tentunya kita semua patut malu mendengar kesan negatif orang asing itu. Lalu bagaimanakah cara kita mengatasi darurat sampah yang sudah kronis ini? Sebenarnya, ada teladan dari Korea Selatan yang dapat kita adopsi. Ini pernah diterapkan ketika Korsel akan menjadi tuan rumah Olympiade pada tahun 1988 yang lalu. Dua tahun menjelang pelaksanaan pesta olahraga internasional itu, pemerintah Korsel mengerahkan militer untuk mengawasi para pembuang sampah terutama yang mengotori sungai besar di Seoul. Sungai itu kelak dijadikan arena pembukaan Olympiade dengan mengetengahkan arak-arakan tentara kerajaan Korsel masa lampau yang menyusuri sungai besar di Seoul. Hukuman yang keras dan denda yang diterapkan secara konsisten selama 2 tahun berturut-turut tanpa berkedip dan melibatkan tentara, akhirnya budaya bersih bisa terwujud seperti sekarang ini. Nah, akankah Indonesia meniru jejak Korsel itu dengan memanfaatkan anggota TNI/POLRI pada masa damai ini bertugas memerangi pembuang sampah dan sekaligus menjaga ketertiban di jalan raya? Peran anggota TNI/POLRI atau termasuk SATPOL PP bukannya memunguti sampah seperti dalam acara seremonial yang sering kali kita lihat, melainkan harus bisa mengawasi, menangkap dan menindak para pembuang sampah di manapun, kapanpun dan sekecil apapun termasuk puntung rokok, dan tentu saja termasuk pengawasan terhadap dirinya sendiri. Apalagi Gubernur DKI Jakarta pernah mengusulkan akan memberikan tunjangan tambahan kepada anggota TNI/POLRI yang bertugas di DKI dengan harapan dapat membantu penertiban di Ibukota agar bisa menjadi kota yang bersih, aman, rapi, teratur dan beradab. Dan sejalan dengan usulan Pemda DKI Jakarta tersebut, penulis ingin mengusulkan penerapan Padat Karya Tunai Penanggulangan Sampah (PKTPS) seperti yang sudah dijalankan di sektor pertanian di beberapa daerah. Pelaksana padat karya tersebut adalah para pasukan pembersih sampah (pasukan Oranye) dan para pemulung yang tersebar luas di seluruh tanah-air. Mereka dengan dibantu unsur TNI/POLRI dan Satpol PP mengawasi serta menertibkan para pembuang sampah dan bekerja selama 24 jam secara terus menerus, serta mengajari masyarakat tertib sampah sejak dari rumah dengan memilah jenis sampah berdasarkan warna plastik yang berbeda-beda (empat warna seperti di Singapura dan Jepang). Adanya tata kerja yang sinergi antara Petugas Kebersihan/Pemulung dan unsur TNI/POLRI serta Satpol PP yang mendapatkan tunjangan tambahan, diharapkan akan tertanggulangi masalah darurat sampah yang sudah pada tahap sangat memalukan ini; akan meningkatkatkan daya tarik pariwisata mancanegara karena kondisi lingkungan yang indah, bersih, rapi dan teratur; mengurangi bahaya banjir karena sampah; serta memungkinkan timbulnya kepastian dan peningkatan penghasilan bagi para aktivis penanggulangan sampah (Pasukan Oranye dan Pemulung). Dan memang, inilah yang sangat penting untuk menjadi perhatian para penguasa sebagai Administrator Pemerintahan.*****(Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan lingkungan hidup, lulusan S-2 FISIP Universitas Indonesia) - - tulisan ini dimuat di koran Sindo tanggal 26 Desember 2018 dengan judul yang sama.

Kesiapan Penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Sampah

(artikel ini pernah dikirim ke media massa cetak pada akhir Juli 2018, tetapi tidak ada yang memuat) Sebentar lagi bangsa Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan akbar Asian Games 2018 yang akan dibuka pada tanggal 18 Agustus 2018. Suatu angka yang menarik karena mengandung angka kembar 18-8-18, yang semoga membawa keberuntungan terutama terhadap prestasi olahraga (semoga bisa menyamai prestasi pada AG IV di Jakarta pada tahun 1962 yang lalu), serta bisa meningkatkan industri pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu, pada acara pembukaan nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK) akan ditampilkan konsep keindahan alam dan keberagaman budaya asli Indonesia. Konon, Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Sumatera Selatan menyatakan telah siap untuk menjadi tuan rumah yang baik karena semua prasarana/venue olahraga telah selesai/siap selesai pada waktunya untuk digunakan.. Mungkin ini semua ada benarnya, tetapi menurut pengamatan penulis, kota penyelenggaranya banyak yang belum siap, khususnya untuk DKI Jakarta. Trotoar di Pal Merah dekat komplek perkantoran Kompas misalnya, banyak yang masih berupa nahtu (tanah dan batu) yang didak nyaman bagi para pejalan kaki. Juga di Pejambon seberang Stasiun Gambir, Lapangan Banteng dan beberapa lokasi strategis banyak yang belum rampung dan belum rapi. Takutnya nanti dikerjakan asal jadi dan kurang bermutu karena hasil dari perilaku kejar tayang. Apa nanti kata dunia, pada hal DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang kebetulan pernah belajar bertahun-tahun di Amerika Serikat. Sandainya benar-benar merupakan sosok yang ahli pembelajar, pasti dalam waktu yang singkat bisa menerapkan etos kerja dan mutu hasil kerja seperti di lingkungan tempat mereka menimba ilmu di masa lalu, ketika mereka masih pemuda-mahasiswa yang tentunya masih sangat enerjik dan penuh idealism. Belum lagi masalah sampah. Walaupun Gubernur Anies Baswedan pernah memberikan contoh dengan blusukan memunguti sampah, tetapi nyatanya rakyat dan masyarakatnya sama sekali tidak peduli, dan tidak berhasil menciptakan budaya sadar sampah bagi masyarakatnya. Sampah ada di mana-mana, jorok dan tidak elok dipandang mata. Maka tidak heran, kalau di Jakarta kita jarang melihat turis asing berkeliaran di jalanan seperti yang kita lihat di Singapura atau Kualalumpur atau Bangkok sesuai pengalaman langsung penulis ketika berkunjung ke tiga kota tersebut beberapa waktu yang lalu. Waktunya mungkin masih belum terlambat. Negeri gen kuning saja (Korea Selatan dan Tiongkok) mempersiapkan dalam waktu dua tahun untuk mendidik rakyatnya agar menjadi tuan rumah yang ramah dan sadar lingkungan bersih. Penulis mengusulkan, agar dalam waktu yang singkat ini diterapkan “Padat Karya Tunai Pasukan Oranye” seperti halnya “Padat Karya Tunai Pertanian ” yang sudah diterapkan dengan baik dan berhasil meningkatkan pendapatan petani di berbagai tempat di tanah air. Pasukan Oranye tersebut sebaiknya direkrut dari para pasukan oranye (petugas kebersihan) yang sudah ada ditambah dengan para pemulung dan diawasi oleh Satpol PP/Anggota TNI dan POLRI yang sudah mencanangkan dan bertekad siap menyukseskan serta mengamankan Asian Games 2018. Dalam hal ini Satpol PP/Anggota TNI/POLRI khusus bertugas mengawasi perorangan dan masyarakat pembuang sampah sembarangan, menangkap dan menghukum sesuai PERDA yang berlaku. Masak ada Peraturan Daerah kok seperti tidak ada manfaatnya, akibatnya ibukota negara kok jorok, kumuh dan memalukan. Sehingga benar kata putri penulis yang pernah mengikuti kursus Bahasa Inggris di LIA. Konon ada native speaker yang ketika ditanya apa kesannya tentang Indonesia. Dikiranya si cewek bule itu akan bicara tentang negeri yang indah dan ramah seperti yang selama ini sering kita gembar-gemborkan; tetapi ternyata dia bilang dengan nada mengejek, bahwa Indonesia adalah “negeri keranjang/tong sampah terbesar di dunia, karena semua orang membuang sampah seenaknya tanpa merasa bersalah apalagi berdosa”. Pada hal selalu terdengar dakwah yang menyatakan :”Kebersihan adalah merupakan setengah daripada iman”. Agaknya, perlu pak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya selalu rajin blusukan untuk membangun masyarakat yang beradab terutama dalam hal mengelola sampah. Dan metode penanggulangan sampah seperti yang penulis usulkan tersebut bisa diterapkan di seluruh Indonesia dalam rangka membangun mutu SDM yang dimulai dari sampah, yang sekaligus dalam rangka meningkatkan industri pariwisata karena lingkungan nan bersih dan nyaman. *****